Ini Reaksi Menkeu Saat Presiden Larang Menteri Tinggalkan Jakarta
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh menteri Kabinet Kerja untuk melakukan perjalanan dinas ke luar kota selama 25-29 Juli 2016. Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Sekretaris Negara, Praktikno.
Ketika dikonfirmasi mengenai larangan bepergian ke luar kota di surat edaran, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku tidak tahu. Dia hanya melontarkan kalimat bernada candaan untuk menanggapi pertanyaan tersebut.
"Surat apa? Saya tidak tahu. Saya tidak disuruh keluar pun, harus di sini terus menemani kalian (wartawan)," ujar dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/7/2016).
Seperti diketahui, Menkeu Bambang pekan lalu terbang ke Chengdu, China untuk menghadiri pertemuan dengan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral dari negara-negara anggota G20. Pertemuan itu berlangsung pada 23-24 Juni 2016. "Pertemuan G20 sudah selesai kok," tutur Bambang.
Beredar surat yang datang dari Mensesneg kepada para menteri yang berisikan larangan perjalanan dinas ke luar kota dalam kurun waktu 25 Juli-29 Juli. Alasannya seluruh menteri wajib hadir dalam Sidang Paripurna yang diselenggarakan dalam waktu dekat.
"Bapak/Ibu Kabinet Kerja Yth, Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dimohon, Bapak/Ibu tidak meninggalkan Jakarta, minggu ini (25-29 Juli 2016) dikarenakan akan diselenggarakan Sidang Paripuna Kabinet dan diwajibkan untuk hadir semua.Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih. Pratikno," bunyi surat edaran itu.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengeluarkan imbauan kepada seluruh menteri Kabinet Kerja agar tidak meninggalkan Jakarta selama seminggu ini. Banyak anggapan, imbauan itu terkait persiapan perombakan atau reshuffle kabinet.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sudah mengetahui beredarnya imbauan Mensesneg itu. Dia menilai, hal itu hanya antisipasi agar menteri Kabinet Kerja seluruhnya datang pada sidang paripurna kabinet.
"Artinya kan begini, sekali sebulan kan ada paripurna, itu dulu dilaksanakan tiap Rabu. Kadang-kadang paripurna itu tidak lengkap, karena itulah jadi disampaikan sebelumnya untuk mereka bersiap-siap," kata JK di kediamannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (25/7/2016).
JK membantah imbauan itu merupakan bagian dari persiapan reshuffle Kabinet Kerja. Terkait evaluasi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah lebih dulu memanggil para menteri.
"Presiden kan sudah memanggil beberapa menteri terkait evaluasi ini, sudah jalan itu," lanjut JK.
Mantan Ketua Umum Golkar itu tidak mau membahas reshuffle terlalu dalam karena semua keputusan diserahkan kepada Presiden.
"Itu kan tergantung Pak Presiden lah nanti bagaimana waktunya yang cocok," pungkas JK.
Sumber: beritahangat-indo.blogspot.co.id
Berita Hangat: Ini Reaksi Menkeu Saat Presiden Larang Menteri Tinggalkan Jakarta
4/
5
Oleh
judikaimut
